TIMES SUMSEL, JAKARTA – Istana Negara menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang telah dipertimbangkan dalam jangka panjang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menepis anggapan bahwa pergantian sejumlah menteri, termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan, berkaitan dengan kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

“Ya tidak ada karena suatu hal yang spesifik begitu. Ini semua bagian dari evaluasi yang menyeluruh,” ujar Prasetyo seusai pelantikan di Istana Negara.

Prasetyo menjelaskan, dalam reshuffle jilid II ini, Prabowo tidak hanya mengganti lima menteri, tetapi juga membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah, sebagai tindak lanjut pembahasan RUU Haji bersama DPR.

Adapun lima pos kementerian yang mengalami perombakan ialah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan dilakukan pada hari ini juga,” lanjutnya.

Meski demikian, Istana belum mengumumkan secara definitif siapa pengganti Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam. Untuk sementara, jabatan tersebut akan diisi pejabat ad interim.

Prasetyo menutup keterangannya dengan harapan reshuffle ini membawa perbaikan kinerja pemerintahan.
“Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” ujarnya.(*)