TIMES SUMSEL, JAKARTA – Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, S.I.P., ME., menegaskan bahwa MPR sangat memperhatikan pelayanan publik dan terbuka untuk semua pihak yang membutuhkan informasi terkait kebijakan, keputusan, atau kegiatan sehari-hari. MPR juga mengundang masyarakat untuk mengunjungi dan melihat langsung aktivitas lembaga legislatif ini, atau sekedar berfoto di area MPR. Hal ini sejalan dengan tagline MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, serta sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Kami membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke MPR. Silakan hubungi kami terlebih dahulu melalui email, telepon, atau sarana komunikasi lainnya. Kami akan menyesuaikan waktu kunjungan dengan jadwal yang ada," kata Anies Mayangsari Muninggar.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Sekjen MPR RI bekerja sama dengan Universitas Djuanda Bogor pada Kamis (18/7/2024). Forum ini mengangkat tema "Peran Humas dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerimaan Delegasi dan Keterbukaan Informasi melalui Website."

Selain Anies, dua narasumber lainnya yang berbicara dalam forum tersebut adalah Wafiestrietman Corris, ST., MTI., Kepala Subbagian Sistem Informasi MPR RI, dan Dr. Saprudin, S.Sos., M.Si., dosen Universitas Djuanda Bogor.

Anies menegaskan bahwa setiap kunjungan ke MPR tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan, MPR menyediakan konsumsi yang layak bagi pengunjung. Untuk menjaga kepuasan pengunjung, MPR melakukan survei berkala dan menerima segala kritik untuk mengurangi atau mengantisipasi potensi ketidaknyamanan atau kekurangan dalam penerimaan delegasi.

"Kami ingin memastikan segalanya berjalan dengan baik, oleh karena itu kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Ini penting agar setiap kekurangan dapat diperbaiki dan tidak terulang," ujar Anies.

Dr. Saprudin, dosen Universitas Djuanda Bogor, memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam akses bagi kaum lemah, baik karena kemiskinan maupun disabilitas.

"Kita menghadapi tantangan dalam layanan publik digital yang lebih efektif. Rata-rata aplikasi yang digunakan rumit, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya dengan mudah. Selain itu, proses layanan sering kali terlihat kompleks, panjang, dan tidak transparan. Ini adalah tantangan yang membutuhkan solusi yang baik," pungkas Saprudin. (*)