TIMES SUMSEL, PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul terjadinya banjir, longsor, dan pohon tumbang di berbagai lokasi akibat cuaca ekstrem yang melanda sejak Jumat (21/11/2025). Keputusan ini diambil berdasarkan kajian mendalam terhadap dampak bencana dan keterbatasan sumber daya lokal.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan komitmen penanganan darurat. "Semua personel terkait harus bergerak cepat, fokus pada keselamatan warga dan penanganan darurat," tegas John Kenedy di Parik Malintang, Senin (24/11/2025).

Mobilisasi Tim dan Bantuan Logistik

Seluruh personel BPBD, Satpol PP, Damkar, dan aparatur sipil negara diinstruksikan turun langsung membantu masyarakat di lokasi terdampak. Pemerintah setempat telah menyiapkan respons logistik yang memadai. "Hari ini pemerintah daerah telah menyiapkan 2.000 paket makanan siap saji yang akan didistribusikan ke seluruh titik lokasi bencana," jelas Bupati.

Hingga saat ini, ratusan warga telah dievakuasi dan pemerintah telah mendirikan delapan dapur umum untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih akan berlanjut hingga 27 November, memperpanjang masa kewaspadaan.

Permintaan Bantuan ke Pemerintah Pusat

Pemkab Padang Pariaman secara resmi meminta bantuan pemerintah pusat, mengingat banjir disebabkan oleh luapan sungai yang berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatra V. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenal mengakui, "Meskipun pemerintah setempat telah mengevakuasi korban yang terisolasi tersebut namun kami sedang mengupayakan agar penyebab bencana menahun di daerah itu tidak terulang kembali."

Upaya pembersihan sungai, termasuk Sungai Batang Ulakan yang dilakukan beberapa bulan lalu, ternyata belum memberikan hasil maksimal. Data sementara mencatat belasan lokasi terdampak bencana, dengan angka yang mungkin bertambah seiring berlanjutnya cuaca ekstrem.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, bencana ini telah mengganggu aktivitas warga, khususnya mereka yang terisolasi akibat banjir. Status tanggap darurat ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan penanganan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak.