TIMES SUMSEL, PACITAN – Persediaan Minyakita di Kabupaten Pacitan kembali jadi sorotan. Kuota terbatas, distribusi tak merata, dan isu permainan harga membuat DPRD Pacitan angkat bicara.

Sekretaris Komisi II DPRD Pacitan, Arifin, menegaskan lembaga negara tidak boleh mempermainkan stok kebutuhan pokok masyarakat.

“Dalam kondisi seperti ini, lembaga yang dipercaya pemerintah melayani masyarakat tidak boleh mempersulit kebutuhan seperti halnya Minyakita,” tegas Arifin saat ditemui, Senin (21/7/2025).

Minyakita, yang digagas pemerintah sebagai minyak goreng murah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000–Rp15.500 per liter, seharusnya menjadi solusi. Namun, realita di lapangan justru sebaliknya. Barang sulit ditemukan, dan harga di atas HET.

“Jangan sampai terjadi penimbunan. Tidak boleh. Karena kalau ditimbun, di pasar tidak ada, maka masyarakat bisa beralih ke minyak curah yang kualitas dan kesehatannya diragukan,” ujarnya.

Lebih jauh, Arifin mengingatkan agar tidak ada alasan klasik soal kelangkaan barang untuk menaikkan harga. “Jangan ada permainan pasar. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” imbuhnya dengan nada tajam.

Arifin juga meminta Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnaker) untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Bulog. Menurutnya, Bulog memiliki peran vital dalam kelancaran distribusi.

“Bulog juga tidak boleh mempersulit pengadaan stok Minyakita. Kalau ada kebutuhan tambahan kuota, harus dipermudah. Jangan birokratis,” sindir politisi itu.

Tak hanya soal minyak goreng, DPRD juga menyoroti isu lain yang tak kalah penting: beras oplosan. Arifin menyebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar.

“Kita juga akan sidak. Isu beras oplosan tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Baru Menyentuh Pasar Arjosari dan Minulyo

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagnaker Pacitan, Wahyu Dwi Cahyono sebelumnya memang mengakui bahwa kuota Minyakita untuk Pacitan masih jauh dari cukup. Saat ini, distribusi baru menyentuh dua pasar: Pasar Minulyo dan Pasar Arjosari.

“Harga Minyakita Rp15.700, kita droping di Pasar Minulyo dan Arjosari,” ungkap Cahyo.

Jumlah pasokan yang masuk pun masih sangat terbatas. “Kuota pacitan dari Bulog masih 1.800 liter, satu dus isi 24 pcs 1 literan,” jelasnya.

Menurut Cahyo, pemerintah kabupaten sudah mengusulkan tambahan kuota hingga tiga kali lipat. Namun hingga kini belum  terealisasi. 

“Kemarin kami mengusulkan ke Bulog sekitar 4.500 dus, tapi belum realisasi. Baru menjangkau dua pasar itu, coba nanti saya koordinasi ke Bulog,” imbuh Cahyo.

Kemasan Bantal Sepi Peminat

Cahyo mengungkapkan, stok Minyakita yang datang saat ini dinilai sepi peminat lantaran kemasannya bukan botolan. "Karena Minyakita yang dikirim kemasan bantalan jadi sepi peminat," urainya. 

Ditemui secara terpisah, Kepala GSP Perum Bulog Pacitan, Dadag Aditya, mengonfirmasi jika akhir-akhir ini Minyakita yang dikirim sudah dalam bentuk kemasan bantalan. 

"Kemarin pedagangnya yang kurang minat kayaknya. Kan sebenarnya kita dapat dari produsennya, mungkin karena mintanya cepat akhirnya dikasih yang itu," tandasnya. 

Keluhan ini bukan tanpa dasar. Banyak warga mengaku kesulitan mendapatkan Minyakita di pasar maupun toko kelontong. Beberapa bahkan mengeluh harus membeli minyak kemasan premium yang harganya dua kali lipat.

“Kalau Minyakita gak ada, ya terpaksa beli yang mahal,” ujar Sri Wahyuni (39), ibu rumah tangga asal Kecamatan Nawangan, usai belanja di Pasar Arjosari.

Senada dikatakan pemilik warung makan, Supini, harga Minyakita perliter yang ia dapatkan mencapai Rp17.500. Bentuknya berupa kemasan bantalan.  "Kemarin saya beli Rp17.500 per liter, nggak tahu harga aslinya, soalnya nitip," katanya. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih banyak PR dalam pengelolaan distribusi bahan pokok bersubsidi. DPRD Pacitan berharap tidak ada aktor di balik layar yang mencoba memainkan stok dan harga. Karena yang dirugikan tetap masyarakat kecil. (*)