Pada tahap persiapan ada kendala perizinan, perencanaan, dan pembebasan lahan yang berdampak tertundanya pencapaian financial close untuk proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Diatas itu semua, ketiga masalah tersebut bisa disebut sebagai dampak dari lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. 

Di tahap implementasi keterbatasan alokasi pendanaan menjadi kenyataan yang juga tak kalah pelik. Tidak tersedianya dukungan fiskal karena ketidaksepakatan pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Diikuti keterbatasan jaminan pemerintah pada proyek juga menurunkan minat investasi.

Untuk tahun ini, proyek pemerintah mengalami progress yang menjanjikan, dibuktikan dengan kinerja realisasi anggaran infrastruktur Indonesia per April 2024 sudah mencapai Rp 89,8 triliun atau setara 21,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Realisasi ini naik 50,4% dibandingkan periode tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar Rp 59,7 triliun. 

Anggaran tersebut terbagi dalam 3 kategorisasi yakni belanja kementerian/lembaga (K/L), transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan below the line. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah kolaborasi dengan swasta.

Tantangan

Pertama, Harmonisasi Peraturan. Ini menjadi pemicu awal dan kepastian pembangunan infrastruktur sehingga sangat mendesak diselesaikan mengingat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara ASEAN diperlukan kepastian aturan dan kebijakan.

Kedua, kerjasama internasional. Kolaborasi dengan negara lain dan lembaga internasional dalam pembangunan infrastruktur telah dilakukan sejak lama. Tantangannya ada pad kemandirian finansial-tidak terlalu bergantung pada sumber dana asing sehingga proyek dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Kemudian aspek lingkungan dan sosial dimana pembangunan infrastruktur akan membawa perubahan terhadap lingkungan dan masyarakat. Diperlukan evaluasi secara holistik untuk memastikan dampak lingkungan dan sosial pembangunan berjalan dengan baik.

Ketiga, inisiatif proyek-proyek strategis dari swasta terutama transisi energi ke energi terbarukan, pangan, dan farmasi membutuhkan fasilitas infrastruktur dasar yang berkualitas tinggi selain insentif bagi perusahaan. Ini menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mendatangkan modal asing, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Keempat, perbaikan kinerja birokrasi dan indeks indikator yang lemah terutama korupsi. Sebagai pengingat skor indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 yaitu 34 yang menunjukkan kemunduran. Mesti ada upaya ekstra dan terukur untuk memperbaiki dan memberikan kepastian hukum.

Inklusif dan Tangguh

Mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, pembangunan infrastruktur Indonesia tidak bisa selesai dalam 5 atau 10 tahun, harus dilakukan secara berkesinambungan. Keberlanjutan menjadi hal yang mendesak ditengah persaingan ekonomi antar kawasan dan infrastruktur yang memadai memainkan peran utama menstimulus bergeraknya aktivitas ekonomi.

Desain kebijakan infrastruktur ini harus saling terhubung (terkoneksi) seperti jalan tol, jembatan, kereta api, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain terhubung dengan kawasan industri, ekonomi khusus, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan pertanian secara merata di Indonesia. 

Dengan konektivitas akan memberikan multiplier effect seperti memperkecil ketimpangan, biaya logistik lebih murah, kualitas hidup masyarakat akan lebih baik, yang pada akhirnya tercipta daya saing dan lompatan ekonomi yang sekaligus mengeluarkan Indonesia dari perangkap negara dengan predikat “middle income trap”.

Seperti dikatakan Bank Dunia bahwa peningkatan infrastruktur sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1%. Semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB. Berbagai hasil studi juga menunjukan kalau hasil pembangunan infrastruktur berperan sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir bahkan sebagai social overhead capital.

Selain dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur sudah barang tentu juga berdampak secara sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan fasilitas seperti pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas publik lain berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Dengan akses yang baik pada pendidikan dan kesehatan akan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia sebagai determinan utama dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Singkatnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan betul inkulsifitas dan ketangguhan proyek sehingga menjadi dasar bagi Indonesia menuju negara maju, adil, dan makmur. (*)

***

*) Oleh : Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si., CEO PT. Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia (Inframassive).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.