TIMES SUMSEL, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan rencana membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait aksi demonstrasi yang berujung rusuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

Klarifikasi ini disampaikan Prasetyo, atau akrab disapa Pras, usai mencuat wacana pembentukan TGPF pasca pertemuan Presiden dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada 11 September 2025.

“Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan akan membentuk TGPF. Yang beliau tekankan, proses investigasi atas peristiwa itu sudah berjalan,” ujar Pras saat konferensi pers di ruang media, Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Klarifikasi Istana

Pras menegaskan perlu adanya pelurusan informasi publik. Menurutnya, muncul persepsi keliru seolah Presiden telah menyetujui pembentukan TGPF.

“Kami tegaskan, Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui TGPF. Investigasi sudah berlangsung melalui mekanisme yang ada,” katanya.

Presiden, lanjut Pras, justru menghormati inisiatif enam lembaga negara (LN) HAM yang telah membentuk tim penyelidik non-yudisial independen.

Enam Lembaga Negara Independen

Enam lembaga dimaksud yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Komnas Disabilitas (KND), Ombudsman, serta LPSK. Tim penyelidik bentukan mereka dinilai memiliki dasar hukum yang kuat dan posisi independen karena dibentuk berdasarkan undang-undang.

“Biarkan prosesnya berjalan. Kalau dalam perjalanannya ada kendala, pemerintah siap membantu mencari jalan keluar,” tambah Pras.

Sebelumnya, Menko Polhukhamim Yusril Ihza Mahendra juga telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak akan membentuk TGPF. Menurut Yusril, tim bentukan enam LN HAM justru lebih kuat dan independen dibanding TGPF versi Keppres, yang pada akhirnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penegasan Presiden

Presiden, menurut Yusril, menilai kewenangan dan independensi keenam lembaga HAM itu sudah cukup untuk mengungkap fakta demonstrasi Agustus lalu. Anggota serta komisioner lembaga-lembaga tersebut dipilih melalui mekanisme seleksi ketat yang diatur undang-undang.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan kembali bahwa jalur investigasi yang tengah berlangsung sudah sesuai koridor hukum dan tidak memerlukan TGPF tambahan.(*)