TIMES SUMSEL, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka) menyiapkan kebijakan strategis dengan mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta untuk setiap desa pada tahun anggaran 2026. Program tersebut diarahkan untuk menekan angka kemiskinan secara langsung di tingkat akar rumput.

Bupati Majalengka H. Eman Suherman menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan janji politik yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Di tahun 2026 sudah dijelaskan, kami sepakat setelah diundang Pak Gubernur Jawa Barat, bahwa seluruh kabupaten harus fokus pada infrastruktur. Infrastruktur memang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan," ujar Bupati Eman kepada TIMES Indonesia, Kamis (15/1/2026).

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan mengesampingkan sektor lain, terutama upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, kebijakan bantuan keuangan desa menjadi instrumen penting untuk menjangkau persoalan kemiskinan secara mikro.

"Bukan hanya infrastruktur, tetapi kami juga sepakat dengan Wakil Bupati dan seluruh jajaran, akan ada bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten ke desa, sebesar Rp100 juta per desa, yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan," tegasnya.

Dengan jumlah desa di Kabupaten Majalengka sebanyak 343 desa, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp34,3 miliar. Bantuan tersebut akan difokuskan pada penanganan kemiskinan berbasis indikator Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya terkait kondisi kepemilikan dan kelayakan rumah masyarakat.

"Angka kemiskinan mikro itu jelas indikatornya. Salah satunya kepemilikan rumah. Karena itu bantuan ini diarahkan agar benar-benar menyentuh masyarakat miskin," jelas Bupati Eman Suherman.

Menanggapi potensi penurunan Dana Desa dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, Bupati Eman mengakui bahwa hampir seluruh daerah mengalami dampak pemangkasan anggaran.

"Kami masih menunggu mekanisme perhitungan selanjutnya, apakah dana desa akan dipotong atau diturunkan jumlahnya. Yang jelas, efisiensi masih berlaku hampir di semua daerah," ujarnya.

Ia menyebutkan, Kabupaten Majalengka mengalami penyesuaian anggaran hingga hampir Rp100 miliar, sementara di sejumlah daerah lain pemangkasan bahkan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Meski demikian, Bupati Eman optimis kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

"Saya berharap dengan kondisi anggaran seperti ini, kinerja pemerintah daerah tidak berkurang, dan program-program prioritas tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat Majalengka," pungkasnya. (*)