TIMES SUMSEL, YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak jadi pusat perhatian nasional setelah digeruduk ratusan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Selasa (15/4/2025) pagi. Aksi itu dipicu tudingan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Fakultas Kehutanan UGM adalah palsu.

Massa mulai memadati area Fakultas Kehutanan sejak pukul 07.00 WIB, menuntut klarifikasi dari pihak kampus. Sekitar pukul 08.30 WIB, tiga tokoh dari TPUA - yakni Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar - diberi kesempatan melakukan audiensi dengan perwakilan kampus.

Namun, audiensi yang dinanti-nanti itu justru berujung panas. Ketika ketiganya keluar dari ruangan sekitar pukul 10.30 WIB, mereka langsung disambut kerumunan massa yang tak sabar menunggu hasil pembicaraan.

Aksi pun berlanjut dengan long march dari Fakultas Kehutanan menuju Bundaran UGM. Spanduk bertuliskan sindiran tajam seperti "UGM: Universitas Genk Mulyono" dikibarkan, memanaskan suasana.

Puncaknya, kemunculan tokoh reformasi Amien Rais di tengah aksi tersebut membuat perhatian publik semakin tersedot.

“UGM sekarang ini sudah jadi keset politiknya Jokowi. Orang-orang pintar UGM telah menjual dirinya. Selamatkan intelektual kita dari prostitusi akademi,!" ucap Amien Rais

Roy Suryo, mantan Menpora sekaligus pakar telematika, turut menegaskan keraguannya. Ia menyebut ada kejanggalan serius dalam ijazah Jokowi yang dikeluarkan UGM pada tahun 1985.

“Kami minta transparansi! Ini bukan isu receh, ini soal integritas pemimpin negara,” ujar Roy Suryo kepada awak media.

Respons UGM

Menanggapi tudingan itu, pihak UGM angkat bicara. Sekretaris Universitas, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, menyatakan bahwa Joko Widodo adalah lulusan sah Fakultas Kehutanan UGM dan telah diwisuda pada 5 November 1985.

“Semua dokumen dan proses akademik beliau lengkap, otentik, dan tercatat secara administratif,” ujar Andi tegas.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Prof. Dr. Wening Udasmoro, juga menyampaikan bahwa pihak kampus siap menempuh jalur hukum jika diperlukan.

“Kami tidak akan diam. Jika dibawa ke pengadilan, kami siap hadir dan membuktikan legalitas akademik Presiden Jokowi,” katanya.

Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, mengapa kembali mencuat sekarang? Apakah ini bagian dari strategi politik menjelang tahun-tahun penting? Ataukah memang masih ada ruang abu-abu yang belum terjawab?

Beberapa pihak menilai polemik ini sudah melampaui batas dan menyeret institusi pendidikan ke dalam arena politik praktis. Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa transparansi tetap harus dikedepankan, terlebih menyangkut kredibilitas kepala negara.

Pertarungan antara dokumen akademik dan opini publik kini berlangsung di ruang terbuka. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti: kasus ini bukan hanya soal ijazah, tapi juga menyangkut marwah institusi pendidikan, integritas pemimpin, dan arah politik bangsa. 

Yang jelas, UGM kini berada dalam sorotan tajam. Mampukah mereka membuktikan bahwa mereka tetap netral dan akademis di tengah terpaan badai politik ini? Atau justru sebaliknya, polemik ini akan terus dimanfaatkan sebagai alat guncangan politik? (*)